MAJALENGKA BARU 174 DESA YANG MENCAIRKAN ADD 2014

IMG_20141104_100700Sukahaji (4/11) Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dinanti kehadirannya oleh pemerintah desa. Namun hingga saat ini, baru 174 desa yang sudah mencairkan ADD di tahun anggaran 2014. Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Majalengka, H. Gatot Sulaeman, AP, M.Si, pada saat memimpin rapat koordinasi evaluasi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2014, di Gedung Yudha Karya Abdi Negara tadi pagi (Selasa, 4/11).

 “Ada 260 proposal pencairan ADD yang sudah kami verifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat untuk dicairkan, dan telah kami serahkan ke DPKAD untuk dip roses lebih lanjut. Sementara baru 174 yang sudah di transfer dana ADD nya ke rekening desa masing-masing, lainnya masih dalam proses,”terangnya mengawali rapat.

Dijelaskannya, bahwa Bagian Tata Pemerintahan melakukan verifikasi terhadap rencana penggunaan dana, apakah sudah sesuai dengan plafond yang ditetapkan juklak dan juknis atau belum. “Beberapa proposal kami kembalikan karena perhitungan rencana anggarannya tidak tepat, 30% non fisik dan 70% peruntukan untuk fisik,” jelasnya. “Ada juga yang merencanakan pembangunan fisik, tetapi bukan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat, misalnya untuk rehab balai desa, masjid, pagar alun-alun desa dan penataan lingkungan desa, itu juga kami kembalikan untuk segera dirubah peruntukannya,” jelasnya lebih lanjut.

IMG_20141104_100728

Sementara itu, Camat Sukahaji, H. Sidharta, S.STP., MP, didampingi Kasi Pemerintahan & Yanum, Casmini, S.Sos, menyatakan bahwa baru Sembilan desa di Kecamatan Sukahaji dari sejumlah tiga belas desa, yang sudah diajukan proposal pencairan ADDnya. “Baru 9 desa yang kita ajukan, karena 4 desa sisanya belum melunasi PBB 2014, karena hal tersebut disyaratkan oleh pemkab,” terang Casmini, ketika ditanya tentang realisasi pencairan ADD di Sukahaji. “Yang 8 desa sudah ada informasi dapat di transfer hari ini atau Rabu besok (5/11,pen.). Sementara satu desa lagi, yaitu Desa Jayi, kemungkinan menyusul setelahnya, sebab baru hari Sabtu lalu (1/11,pen) melunasi PBB nya,” paparnya menjelaskan.

            Pelaksanaan ADD di desa tentunya tidak akan lepas dari monitoring, pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah kecamatan. “Pada saatnya nanti, kita akan menyusun jadwal monitoring ke desa-desa, guna memonitor pelaksanaan program di lapangan,” lanjut Casmini. “Seluruh desa harus menyelesaikan laporan pelaksanaan ADD paling lambat tanggal 15 Januari 2015. Mudah-mudahan seluruh desa dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan normative dengan lancer,” katanya mengakhiri penjelasannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *