DESA MEMBENTUK BADAN KERJASAMA DESA (BKD)

Sukahaji (5/11)

Mulai hari ini (Rabu 5/11), Pemerintah Kecamatan Sukahaji memulai road show pembentukan Badan Kerjasama Desa (BKD). Sesuai amanat pasal 91-92 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa harus melembagakan delegasi tiap desa dalam rangka melaksanakan kerjasama antar desa.IMG_20141105_094405

            Road show dimulai dari Desa Candrajaya dan dilanjutkan ke Desa Ciomas. “Hari ini kita laksanakan di dua desa, Candrajaya dan Ciomas, sebagaimana jadwal yang sudah disusun,” demikian papar Camat Sukahaji H. Sidharta, S.STP., MP. “BKD ini merupakan pelembagaan dari delegasi desa, yang nantinya bertugas mewakili kepentingan desa di forum antar desa. Nanti dibentuk juga badan kerjasama antar desa di tingkat Kecamatan,” bebernya lagi.

            “Desa di era globalisasi dewasa ini, harus mampu menjalin networking yang luas dengan pihak lain, baik itu antar pemerintah desa atau G to G maupun dengan pihak ketiga. Tidak mungkin desa bekerja sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Dinamika permasalahan dan tantangan yang dihadapi, mengharuskan desa menstrategikan kerjasama dengan semua kekuatan, agar mampu menciptakan kemandirian,” jelasnya lagi.

            “Mandiri disini bukan berarti segala sesuatu dilakukan seorang diri, tetapi prakarsa dan upaya untuk bekerja sama agar posisi desa semakin kuat dan berdaya dalam upaya menciptakan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya,” sambungnya.

IMG_20141105_094421 (1)Selanjutnya, Fasilitator Kecamatan Sukahaji PNPM Mandiri Perdesaan, Untung Abdul Haris, SP, mengatakan bahwa selama ini dikenal BKAD dalam program PNPM. “Nantinya akan dibentuk BKAD Kecamatan Sukahaji, Bukan BKAD PNPM lagi,” bebernya. Kemudian lanjutnya lagi, “Kita akan melaksanakan MAD guna membentuk dan mengukuhkan BKAD kecamatan, yang pesertanya adalah BKD yang sekarang akan dibentuk.”

            BKAD ini diharapkan akan mempermudah dan memperlancar serta upaya percepatan kepada seluruh desa di dalam proses pelaksanaan pembangunan di tiap-tiap desa. “Kerjasama yang dilakukan, sebagaimana pasal 92 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah meliputi bidang ekonomi produktif, kegiatan kemasyarakatan dan pelayanan pembangunan serta bidang keamanan dan ketertiban,” bebernya lagi.

            Melalui kegiatan ini, diharapkan menghasilkan out put berupa terbentuknya BKD yang beranggotakan enam orang yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *